Nasional

DPP IMM Desak Presiden Pecat Ketua BPIP

imm.or.id – Belakangan publik dikejutkan dengan beberapa pernyataan kontroversial Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP). Berawal dari pernyataan bahwa agama musuh Pancasila, Muhammadiyah tidak Ziarah Kubur, dan bahkan belakangan ucapan salam ummat Islam ‘Assalamu’alaikum’ diganti dengan Salam Pancasila.

Pernyataan-pernyataan kontroversial tersebut diungkapkan oleh Ketua BPIP, Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.H., Ph.D, yang kemudian menjadi viral di media sosial dan pemberitaan media massa.

Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), mengungkapkan pernyataan dari Ketua BPIP tersebut sebagai tindakan kurang kerjaan dan pernyataannya hanya sekedar mencari sensasi semata.

“Menurut saya Ketua BPIP kurang kerjaan dan hanya mencari sensasi saja”, ungkap Irwan Boinauw Bendahara Umum DPP IMM dalam keterangannya, (21/02/20).

Irwan pun melanjutkan Pancasila itu hasil konsensus bersama yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Masih banyak persoalan bangsa ini yang butuh diselesaikan segera, merosotnya moral bangsa yang sangat rusak, korupsi misalnya, ini kan kejahatan moral yang sangat merugikan bangsa.

“Harusnya Ketua BPIP membuat kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kejahatan-kejahatan seperti Korupsi, Narkoba, dan Intoleransi ini terjadi karena peran BPIP jauh dari tugas pokoknya yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila”, ungkap Irwan.

Menurut Irwan Boinaw, tugas dari Ketua BPIP itu harusnya menjadikan pancasila sebagai landasan hidup yang bisa merubah moral bangsa, bukan menjadikan Pancasila sebagai musuh bersama.

“Olehnya itu Presiden Joko Widodo seharusnya memecat Ketua BPIP Yudian Wahyudi, sebab tidak layak berada dilembaga yang menjadi representasi konsesus para Founding father kita. Saya rasa masih banyak orang cerdas di Republik ini yang pantas menduduki jabatan Ketua BPIP”. tegas Irwan melalui pesan singkat ke Redline (21/02/20).

Pernyataan Yudian Wahyudi mencederai Lembaga BPIP, padahal baru saja seminggu yang lalu ia meminta maaf soal pernyataannya bahwa Agama musuh Pancasila, sekarang ia membuat pernyataan kontroversial lagi yakni ucapan salam “Assalamu’alaikum” diganti dengan “Salam Pancasila”.

“Emangnya Dia pikir ucapan “Salam Pancasila” itu memberi do’a keselamatan bagi setiap orang, kan tidak. Justru ucapan Assalamu’alaikum adalah ucapan salam sekaligus do’a, bukan salam untuk para Koruptor, para Narkoba, dan para intoleransi” lanjut Irwan (21/02/20).

Terakhir Irwan Boinauw meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar segera memecat Yudian Wahyudi dari jabatan sebagai Ketua BPIP, agar pernyataan – pernyataan sensasional beliau yang memecah belah persatuan bangsa tidak beredar lagi di Republik ini.(**)

Perlindungan Disabilitas: Sebuah Kesetaraan Hak

Perilaku bully-ing masih marak terjadi pada anak-anak di Indonesia

Jakarta, Harian Rakyat – Banyaknya persoalan kekerasan dan kuranganya fasilitas pendukung bagi aktivitas kaum disabilitas, harus benar-benar dicermati sebagai sesuatu yang urgen bagi sebuah hak kewarganegaraan. Belum terpenuhinya keadilan bagi seluruh warga negara, karena fasilitas yang seharusnya menjadi hak bagi mereka sepenuhnya belum tersedia di negara yang menganut idologi Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukanlah sebuah kehendak untuk dilahirkan sebagai kaum disabilitas, akan tetapi selayaknyalah diperlakukan sama sebagai warga negara walaupun perlu ada perlakuan kekhususan. Karena hak asasi manusia bisa diartikan adalah hak yang sama yang diberikan kepada setiap orang baik miskin, kaya, laki—laki, atau perempuan, normal maupun penyandang disabilitas dan sebaliknya. Karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari sikap kemanusian bagi setiap sosok manusia Indonesia, tidak perduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kulturnya, agama, atau kepercayaan spritualnya.

UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang (selanjutnya disebut dengan UU Disabilitas) menyatakan, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kontrol negara terhadap perlindungan HAM bagi masyarakat disabilitas (penyandang cacat) masih terus melahirkan persoalan di negeri ini. Kurangnya pemahaman masyarkat umum mengenai disabilitas seperti penggolongan mereka kepada keterbutuhan khusus sehingga ada sisi-sisi yang tidak dimungkinkan mereka untuk mandiri, mengakibatkan banyak bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan perlindungan Hak Azasi Manusia yang maksimal.

Beberapa bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami penyandang disabilitas bisa diambil contoh diantaranya bisa dilihat dari sebuah Video yang baru-baru ini viral. Video berdurasi 30 detik ini berisikan tindakan kekerasan tiga siswa laki-laki disebuah lembaga pendidikan. Mereka memukul siswi itu dengan menggunakan tangan pada bagian kepala kemudian secara bergantian ketiga pelaku menendang hingga memukul menggunakan gagang sapu. Siswi disabilitas ini hanya bisa tertunduk sambil menutup wajanya. Hal ini juga menimpa tuna netra yang bernama Fazrul Rahman, Seorang tuna netra yang juga ketua DPP IMM yang terperosok di celah peron stasion Cikini, Jakarta Pusat. Dapat dipastikan contoh-contoh tersebut memperlihatkan masih kurangnya akses perlindungan bagi masyarakat disabilitas, sehingga perlidungan hak bagi kaum disabilitas perlu terus diperbaiki.

Kewajiban untuk menjamin terjadinya sebuah kenyamanan dalam memanfaatkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sangat perlu untuk terus diperbaiki. Sehingga keinginan pemerintah untuk melahirkan Konmas Disabilitas diharapkan bukan sekedar bagi-bagi jabatan structural pemerintahan. Sehingga hak konstitusional yang terjamin dan bisa terpenuhi dengan baik sebagai upaya perlindungan dari kerawanan pelanggaran HAM yang diatur pada pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Kaum penyandang disabilitas memiliki hak pundamental layaknya manusia pada umumnya, sehingga makna dari kemudahan dan perlakuan khusus janganlah difahami sebagai sebuah perlakuakn diskrimasi atau perlakuan pembeda yang mencolok, akan tetapi lebih kepada memberikan rasa nyaman sebagai masyarakat Indonesia.

Apridhon Rusadi

Peneliti Sindikasi Indonesia Maju

Dewan Energi Mahasiswa Sesalkan Sikap Kepala SKK Migas Sumbagut

Azrizal Nasri, Wakil Ketua Umum Dewan Energi Mahasiswa Indonesia

Jakarta – Pimpinan Pusar Dewan Energi Mahasiswa Indonesia (PP DEMI) sangat menyesalkan sikap yang di tunjukkan oleh kepala SKK Migas pada pertemuan SKK Migas, DEMI, Migas Centre Riau, Perwakilan Komunitas Mahasiswa Perminyakan Riau.

Pertemuan tersebut dihadiri Waketum PP DEMI. Pada rertemuan tersebut mengagendakan pembahasan dan diskusi program yang akan rencana dilaksanakan oleh masing-masing institusi yang hadir.

Pertemuan yang dilangsungkan pada kamis, 13 Oktober 2020 pukul 14.30 s.d selesai bertempat di Kantor perwakilan SKK Migas Kota Pekanbaru.

“Ada berapa persoalan memang yang dibahas dalam agenda tersebut diantaranya terkait bagaimana meningkatkan SDM Mahasiswa yang menyangkut Migas di provinsi Riau serta membahas Leadership Camp yang rencana akan dilakukan, tetapi sesi saya pada usulan sesi pertemuan tersebut, kami sangat menyesalkan sikap yang ditunjukkan Kepala SKK Migas Sumbagut Kepada PP DEMI, tindakan tersebut dinilai menunjukkan sikap sebagai pejabat Publik yang kurang menghargai toleransi beragama”. disampaikan Waketum PP DEMI, Azrizal Nasri, di Pekanbaru (Kamis,13/2/2020).

Lanjut Azrizal dalam keterangannya kepada media, “Padahal saya hanya menyampaikan bahwa berhubungan sudah waktu sudah sore dan mengingatkan waktu sholat ashar telah tiba sehingga diharapkan pertemuan ini bisa mengambil kesimpulan”

“Kami menyayangkan sekali bahwa respon yang di berikan oleh Pimpinan pertemuan saat itu yaitu bapak Avecina Darwis yang juga adalah Kepada SKK Migas Sumbagut yang menyampaikan bahwa tindakan saya mengingatkan masalah waktu dan waktu sholat tersebut tidak sopan dan tidak memiliki etika, padahal niat kita hanya mengingatkan dan memberikan masukan pada pimpinan rapat”, Pungkas Azrizal.

“Jangan sampai terkesan, Kepala SKK Migas Sumbagus terlihat sebagai pimpinan yang otoriter dan tidak mau dibantah, sehingga kedepan komonikasi lintas sektoral akan terhambat karena Kepala SKK migas tidak mampu menghargai pendapat orang lain”, Pesan Azrizal Nasri yang merupakan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina.

“Saya hanya mengharapkan Bapak Kepala SKK Migas Sumbagut bisa memperbaiki sikapnya, karena sikap yang tidak mampu menghargai pendapat dan mudah tersinggung pasti akan berdampak tidak baik terhadap proses tata kelola Migas di Sumbagut”. Tutupnya.