Olympus Blog

In the Olympus blog you'll find the latest news about the community, tutorials, helpful resources and much more! React to the news with the emotion stickers and have fun!
Bottom image

DPP IMM Desak Presiden Pecat Ketua BPIP

imm.or.id – Belakangan publik dikejutkan dengan beberapa pernyataan kontroversial Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP). Berawal dari pernyataan bahwa agama musuh Pancasila, Muhammadiyah tidak Ziarah Kubur, dan bahkan belakangan ucapan salam ummat Islam ‘Assalamu’alaikum’ diganti dengan Salam Pancasila.

Pernyataan-pernyataan kontroversial tersebut diungkapkan oleh Ketua BPIP, Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.H., Ph.D, yang kemudian menjadi viral di media sosial dan pemberitaan media massa.

Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), mengungkapkan pernyataan dari Ketua BPIP tersebut sebagai tindakan kurang kerjaan dan pernyataannya hanya sekedar mencari sensasi semata.

“Menurut saya Ketua BPIP kurang kerjaan dan hanya mencari sensasi saja”, ungkap Irwan Boinauw Bendahara Umum DPP IMM dalam keterangannya, (21/02/20).

Irwan pun melanjutkan Pancasila itu hasil konsensus bersama yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Masih banyak persoalan bangsa ini yang butuh diselesaikan segera, merosotnya moral bangsa yang sangat rusak, korupsi misalnya, ini kan kejahatan moral yang sangat merugikan bangsa.

“Harusnya Ketua BPIP membuat kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kejahatan-kejahatan seperti Korupsi, Narkoba, dan Intoleransi ini terjadi karena peran BPIP jauh dari tugas pokoknya yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila”, ungkap Irwan.

Menurut Irwan Boinaw, tugas dari Ketua BPIP itu harusnya menjadikan pancasila sebagai landasan hidup yang bisa merubah moral bangsa, bukan menjadikan Pancasila sebagai musuh bersama.

“Olehnya itu Presiden Joko Widodo seharusnya memecat Ketua BPIP Yudian Wahyudi, sebab tidak layak berada dilembaga yang menjadi representasi konsesus para Founding father kita. Saya rasa masih banyak orang cerdas di Republik ini yang pantas menduduki jabatan Ketua BPIP”. tegas Irwan melalui pesan singkat ke Redline (21/02/20).

Pernyataan Yudian Wahyudi mencederai Lembaga BPIP, padahal baru saja seminggu yang lalu ia meminta maaf soal pernyataannya bahwa Agama musuh Pancasila, sekarang ia membuat pernyataan kontroversial lagi yakni ucapan salam “Assalamu’alaikum” diganti dengan “Salam Pancasila”.

“Emangnya Dia pikir ucapan “Salam Pancasila” itu memberi do’a keselamatan bagi setiap orang, kan tidak. Justru ucapan Assalamu’alaikum adalah ucapan salam sekaligus do’a, bukan salam untuk para Koruptor, para Narkoba, dan para intoleransi” lanjut Irwan (21/02/20).

Terakhir Irwan Boinauw meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar segera memecat Yudian Wahyudi dari jabatan sebagai Ketua BPIP, agar pernyataan – pernyataan sensasional beliau yang memecah belah persatuan bangsa tidak beredar lagi di Republik ini.(**)

Perlindungan Disabilitas: Sebuah Kesetaraan Hak

Perilaku bully-ing masih marak terjadi pada anak-anak di Indonesia

Jakarta, Harian Rakyat – Banyaknya persoalan kekerasan dan kuranganya fasilitas pendukung bagi aktivitas kaum disabilitas, harus benar-benar dicermati sebagai sesuatu yang urgen bagi sebuah hak kewarganegaraan. Belum terpenuhinya keadilan bagi seluruh warga negara, karena fasilitas yang seharusnya menjadi hak bagi mereka sepenuhnya belum tersedia di negara yang menganut idologi Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukanlah sebuah kehendak untuk dilahirkan sebagai kaum disabilitas, akan tetapi selayaknyalah diperlakukan sama sebagai warga negara walaupun perlu ada perlakuan kekhususan. Karena hak asasi manusia bisa diartikan adalah hak yang sama yang diberikan kepada setiap orang baik miskin, kaya, laki—laki, atau perempuan, normal maupun penyandang disabilitas dan sebaliknya. Karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari sikap kemanusian bagi setiap sosok manusia Indonesia, tidak perduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kulturnya, agama, atau kepercayaan spritualnya.

UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang (selanjutnya disebut dengan UU Disabilitas) menyatakan, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kontrol negara terhadap perlindungan HAM bagi masyarakat disabilitas (penyandang cacat) masih terus melahirkan persoalan di negeri ini. Kurangnya pemahaman masyarkat umum mengenai disabilitas seperti penggolongan mereka kepada keterbutuhan khusus sehingga ada sisi-sisi yang tidak dimungkinkan mereka untuk mandiri, mengakibatkan banyak bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan perlindungan Hak Azasi Manusia yang maksimal.

Beberapa bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami penyandang disabilitas bisa diambil contoh diantaranya bisa dilihat dari sebuah Video yang baru-baru ini viral. Video berdurasi 30 detik ini berisikan tindakan kekerasan tiga siswa laki-laki disebuah lembaga pendidikan. Mereka memukul siswi itu dengan menggunakan tangan pada bagian kepala kemudian secara bergantian ketiga pelaku menendang hingga memukul menggunakan gagang sapu. Siswi disabilitas ini hanya bisa tertunduk sambil menutup wajanya. Hal ini juga menimpa tuna netra yang bernama Fazrul Rahman, Seorang tuna netra yang juga ketua DPP IMM yang terperosok di celah peron stasion Cikini, Jakarta Pusat. Dapat dipastikan contoh-contoh tersebut memperlihatkan masih kurangnya akses perlindungan bagi masyarakat disabilitas, sehingga perlidungan hak bagi kaum disabilitas perlu terus diperbaiki.

Kewajiban untuk menjamin terjadinya sebuah kenyamanan dalam memanfaatkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sangat perlu untuk terus diperbaiki. Sehingga keinginan pemerintah untuk melahirkan Konmas Disabilitas diharapkan bukan sekedar bagi-bagi jabatan structural pemerintahan. Sehingga hak konstitusional yang terjamin dan bisa terpenuhi dengan baik sebagai upaya perlindungan dari kerawanan pelanggaran HAM yang diatur pada pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Kaum penyandang disabilitas memiliki hak pundamental layaknya manusia pada umumnya, sehingga makna dari kemudahan dan perlakuan khusus janganlah difahami sebagai sebuah perlakuakn diskrimasi atau perlakuan pembeda yang mencolok, akan tetapi lebih kepada memberikan rasa nyaman sebagai masyarakat Indonesia.

Apridhon Rusadi

Peneliti Sindikasi Indonesia Maju

KNPI Kampar Gelar Musda 25 – 26 Februari 2020

KNPI Kampar Gelar Musyawarah Daerah Pada 25-26 Februari 2020

Kampar, Harian Rakyat – Pengurus Daerah DPD KNPI Kampar akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada pekan depan, tepatnya 25 hingga 26 Februari 2020 mendatang. Agenda utamanya tentu saja pemilihan ketua DPD KNPI Kampar 2020 – 2023.

Ketua Caretaker DPD KNPI Kampar Azrizal Nasri mengatakan panitia pelaksana Musda baik Steering Committe (SC) maupun Organizing Committe (OC) sudah mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya pelaksanaan musda.

“Mulai dari tanggal 20 Februari hingga 24 Februari, sudah mulai kita buka pendaftaran calon ketua DPD KNPI Kampar. Panitia akan melaksanakan Musda ini secara demokratis mungkin demi terpilihnya sosok ketua yang berkualitas dan berbuat banyak demi kemajuan Kampar,” kata Azrizal, Kamis, (20/2/2020).

Ia mengatakan, Ketum DPP KNPI Haris Pertama akan hadir pada Musda Kampar pekan depan. Musda ini sendiri akan digelar di dua tempat. Untuk pembukaannya akan digelar di Balai Bupati Kampar, pada Selasa, (25/02/2020). Pada hari yang sama langsung digelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dengan agenda penetapan peserta musda. Serta penempatan calon ketua KNPI Kampar. Kegiatan ini diselenggarakan di taman rekreasi Stanum, Bangkinang.

Kegiatan Musda baru dilaksanan pada Rabu, (26/02/2020) dengan agenda sidang pleno dan pemilihan ketua serta formatur.

Hasil pendataan pihaknya, diperkirakan calon ketua pada musda kali ini akan memperebutkan 91 suara sah. Dengan rincian 67 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), 21 Pengurus Kecamatan (PK) KNPI. Serta DPD II Kampar dan DPD I KNPI Riau dan Majelis Pemuda Indonesia (MPI), masing masing satu suara.

“Alhamdulillah, kegiatan kita ini mendapat restu dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Ini dapat terlihat, kegiatan pembukaan Musda digelar di Balai Bupati Kampar,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Caretaker DPD I KNPI Riau Ahmad Andi Bahri mengapresiasi segala persiapan yang sudah dilakukan panitia Musda. Mulai dari SC, OC dan DPD II KNPI Kampar.

“Semangat, daya juang dan komitmen teman teman pemuda di Kampar sangat luar biasa. Saya percaya, kepengurusan baru hasil musda akan bisa membawa KNPI Kampar lebih sukses dan berjaya dan mandiri,” tutupnya.

Living Value Education Sebagai Penangkal Bullying

Perilaku bully-ing masih marak terjadi pada anak-anak di Indonesia

Jakarta – Lagi lagi kekerasan hanyalah fenemone gunung es yang tak ada henti hentinya. Kasus kali ini menjadi tranding topik yaitu Bullying. Sebenarnya kasus ini bukanlah kasus baru namun 22 th sejak saya SD ternyata sampai saat ini mash menjadi akar masalah.

Bukan hanya saya pastinya, saya yakin semuanya pernah menjadi pelaku, korban ataupun penonton dari kasus bullying. Contoh saya menjadi penonton teman saya yang sedang di bulli habis habisan, kerudungnya di copot, sepatunya di sembunyikan, diberikan nama julukan yang aneh, namun saat itu tak sempat terfikirkan untuk melaporkan kepada guru. Begitu pula pelaku saya yakin setingkat anak SD belum terfikirkan dampak bullying bagi korban.

Bagi pelaku banyak yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan pembullyan.bisa karena orang tua yang suka bertengkar, saudara, lingkungan atau bahkan guru yang suka berbuat kasar.

Menurut data KPAI kasus bullying yang terlaporkan di 2019 37 kasus. Bukan hanya bullying terhadap sesama teman, bahkan di 2018 di Gresik pernah terjadi bullying terhadap seorang guru yang di video kemudian menjadi viral.

Hal utama yang perlu dicermati adalah bagaimana menerapakan nilai dalam diri seorang anak. Kembali ke peran orang tua dan guru. Orang tua dan guru adalah iklan utama di lingkungan intern untuk anak. Lingkungan ekstern adalah kehidupan di luar intern anak, kehidupan di sekitar anak baik lingkungan bermain bersama teman temanya atau media televisi atau media sosial yang dapat memicu anak untuk menirukan perilakunya.

Living value educatian (pendidikan nilai dalam kehidupan) menjadi pokok untuk menjadikan pribadi anak sebagai sosok yang memiliki nilai kemanusiaan. Nilai agama yang ditanamkan misalnya rahmatan lil alamin. Bagaimana seorang anak bisa berkasih sayang dengan keluarga, guru dan temanya. Nilai kedamaian, cinta, tegang rasa, welas asih dan bertanggung jawab wajib di miliki oleh si anak. Sebagai penangkal dr kejahatan bullying.

Untuk memusnahkan cyber bullying memang harus dicari akar permasalahan, bukan membuang masalah begitu saja, sehingga suatu saat dapat muncul kembali ke permukaan. Bagi pelaku wajib di cari penyebabnya dalam melakukan bullying sampai ke akar akarnya. Bagi korban orang tua, sekolah dan teman teman wajib ikut memulihkan traumanya dengan cara merangkul agar timbul kepercayaan dirinya.

Hadiatul Hikmah
Ketua Bidang Kemasyarakatan PWNA Jawa Timur

Dewan Energi Mahasiswa Sesalkan Sikap Kepala SKK Migas Sumbagut

Azrizal Nasri, Wakil Ketua Umum Dewan Energi Mahasiswa Indonesia

Jakarta – Pimpinan Pusar Dewan Energi Mahasiswa Indonesia (PP DEMI) sangat menyesalkan sikap yang di tunjukkan oleh kepala SKK Migas pada pertemuan SKK Migas, DEMI, Migas Centre Riau, Perwakilan Komunitas Mahasiswa Perminyakan Riau.

Pertemuan tersebut dihadiri Waketum PP DEMI. Pada rertemuan tersebut mengagendakan pembahasan dan diskusi program yang akan rencana dilaksanakan oleh masing-masing institusi yang hadir.

Pertemuan yang dilangsungkan pada kamis, 13 Oktober 2020 pukul 14.30 s.d selesai bertempat di Kantor perwakilan SKK Migas Kota Pekanbaru.

“Ada berapa persoalan memang yang dibahas dalam agenda tersebut diantaranya terkait bagaimana meningkatkan SDM Mahasiswa yang menyangkut Migas di provinsi Riau serta membahas Leadership Camp yang rencana akan dilakukan, tetapi sesi saya pada usulan sesi pertemuan tersebut, kami sangat menyesalkan sikap yang ditunjukkan Kepala SKK Migas Sumbagut Kepada PP DEMI, tindakan tersebut dinilai menunjukkan sikap sebagai pejabat Publik yang kurang menghargai toleransi beragama”. disampaikan Waketum PP DEMI, Azrizal Nasri, di Pekanbaru (Kamis,13/2/2020).

Lanjut Azrizal dalam keterangannya kepada media, “Padahal saya hanya menyampaikan bahwa berhubungan sudah waktu sudah sore dan mengingatkan waktu sholat ashar telah tiba sehingga diharapkan pertemuan ini bisa mengambil kesimpulan”

“Kami menyayangkan sekali bahwa respon yang di berikan oleh Pimpinan pertemuan saat itu yaitu bapak Avecina Darwis yang juga adalah Kepada SKK Migas Sumbagut yang menyampaikan bahwa tindakan saya mengingatkan masalah waktu dan waktu sholat tersebut tidak sopan dan tidak memiliki etika, padahal niat kita hanya mengingatkan dan memberikan masukan pada pimpinan rapat”, Pungkas Azrizal.

“Jangan sampai terkesan, Kepala SKK Migas Sumbagus terlihat sebagai pimpinan yang otoriter dan tidak mau dibantah, sehingga kedepan komonikasi lintas sektoral akan terhambat karena Kepala SKK migas tidak mampu menghargai pendapat orang lain”, Pesan Azrizal Nasri yang merupakan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina.

“Saya hanya mengharapkan Bapak Kepala SKK Migas Sumbagut bisa memperbaiki sikapnya, karena sikap yang tidak mampu menghargai pendapat dan mudah tersinggung pasti akan berdampak tidak baik terhadap proses tata kelola Migas di Sumbagut”. Tutupnya.

Pembukaan Tanwir XXVIII IMM Akan Dihadiri Ketum PP Muhammadiyah dan Mendagri

Jakarta – Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah agenda yang penting bagi IMM dalam menyelaraskan arah gerak organisasi selama periodekepemimpinan berjalan. Berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tanwir IMM ke-28 kali ini bertemakan “Bersatu Memajukan Bangsa”.

Agenda pembukaan Tanwir ke-28 pada 6 Februari 2019, rencananya akan dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. DR. K.H. Haedar Nashir, M.Si, dan juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn). Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., membuka acara sekaligus mengisi stadium General dalam pembukaan agenda Tanwir IMM.

Seiring dengan tema bersatu memajukan bangsa yang diusung, dalam stadium general yang akan berlangsung saat pembukaan Tanwir mendatang, kedua tokoh bangsa tersebut menyampaikan gagasan dan konsep yang berkemajuan dalam memajukan Indonesia.

“Kami berharap banyak kepada Pak Tito Karnavian dapat berbagi pandangan kepada pimpinan IMM dari seluruh Indonesia mengenai konsepsi mempersatukan Indonesia. Kami tentu melihat dengan latar belakang, pengalaman dan track record yang dimiliki beliau (Tito Karnavian,red.), beliau adalah orang yang tepat untuk mengantarkan gagasan ini yang kemudian akan dirumuskan dalam forum Tanwir nanti”, ungkap Najih Prastiyo, Ketua Umum DPP IMM (05/02/2020).

Sebelumnya Najih menyampaikan bahwa dalam Tanwir IMM kali ini akan dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian DPP IMM dan perwakilan 34 Dewan Pimpinan Daerah IMM se-Indonesia yang berasal dari 34 Provinsi. Diharapkan dalam forum musyawarah Tanwir akan menghasilkan keputusan yang mencerahkan, sebagai karya nyata untuk bangsa. (amr).

Tanwir XXVIII IMM Akan Berlangsung di Lombok Nusa Tenggara Barat

Jakarta – Rencana Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menggelar acara Tanwir yang ke-28 akan dilangsungkan pada 6-9 Februari 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Momentum permusyawaratan tertinggi kedua di IMM tersebut mengusung tema “Bersatu Memajukan Bangsa”, yang dilaksanakan setiap periodesasi kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat IMM memasuki waktu setengah periode.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Najih Prastiyo menyebutkan bahwa gelaran Tanwir IMM kali ini mengusung narasi besar kebangsaan yang diharapkan akan melahirkan  konsep, gagasan serta gerakan yang masif dan terstruktur bagi IMM dalam menyikapi berbagai persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

“Tanwir IMM kali ini mengusung tema bersatu membangun bangsa. Kami berharap dari forum ini akan lahir konsep, gagasan dan gerakan yang seragam dan selaras dari IMM se-Indonesia dalam menyikapi berbagai macam persoalan kebangsaan tentunya, dan bagaimana IMM mengambil sikap dalam menghadapi persoalan tersebut”, ungkap Najih (05/02/2020).

Agenda Forum Tanwir ini akan dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian DPP IMM dan perwakilan dari semua Dewan Pimpinan Daerah IMM yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Dalam momentum forum tersebut, seluruh peserta akan berdiskusi dan memberikan pandangan mereka mengenai isu-isu yang terkini serta peran serta IMM dalam berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

“Mari semua kita sukseskan Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-28 di Lombok pada tanggal 6-9 Februari 2020. Ini adalah wujud ikhtiar IMM secara organisasi dalam memberikan karya nyata untuk bangsa”, pungkas Najih.

Latest Posts