Keputusan Tanwir, Ali Muthohirin Bukan Ketua Umum DPP IMM



SORONG - Sidang Tanwir Dewan Pimpian Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) ke - XXVII yang digelar di Sorong Provinsi Papua Barat, penuh dengan dinamika. Tanwir yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Januari ini melahirkan beberapa keputusan strategis dan penting, seperti Ali Muthohirin bukan lagi Ketua Umum DPP IMM dan kembali menjadi Sekretaris Jenderal DPP IMM.

Keputusan penting Tanwir dimengetahui dan dipimpin oleh presidium Sidang Tanwir DPP IMM ke XXVII Pimpinan Sidang Satu Muhammad Iqbal, Pimpinan Sidang II K ahar, dan Pimpinan Sidang III Yayuk Astuti. 

Sidang Tanwir DPP IMM Ke -XXVII melahirkan beberapa keputusan penting, yaitu:

1. Menolak hasil Pleno DPP IMM pada tanggal 22 September 2017 yang mengangkat Ali Muthohirin sebagai Ketua Umum dan Irfan sebagai Sekretaris Jenderal DPP IMM. Hasil pleno ini ditolak karena dianggap sangat sepihak, tidak melibatkan DPD se-Indonesia, dan tidak melaksanakan tahapan-tahapan yang merupakan mekanisme yang sudah disepekati baik yang telah disepakati di Rakornas Medan 2017 lalu (bahwa pimpinan umum tidak boleh diberhentikan atau diangkat lewat pleno) maupun hasil Pleno DPP IMM sendiri pada 22 September tersebut yang memutuskan akan mengundang DPD se-Indonesia selambat-lambatnya 2 minggu setelah keluarnya Keputusan Muhammadiyah, menyurati secara resmi kepada DPD-DPD untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap masalah yang dihadapi DPP, dan harus adanya surat pengunduran diri secara resmi dari Taufan Putra Revolusi Korompot ditanda tangani di atas materei sebagai bukti pengunduran diri yang sah. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah organisasi ini tidak dilakukan oleh DPP IMM. Sehingga hasil pleno DPP IMM tersebut dianggap unlegitimate. DPD IMM se-Indonesia yang hadir di Sidang Tanwir di Hotel Je Meridien ini juga beralasan bahwa hasil Pleno DPP IMM tersebut harus ditolak karena berimplikasi negatif terhadap mekanisme organisasi atau menjadi contoh buruk bagi tata kelola organisasi hingga di tingkat bawah. DPD IMM mengkhawatirkan, jika Pleno bisa mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum, dengan sekedar mendapat legitimasi pengesahan dari Pimpinan Muhammadiyah di level masing-masing, maka bisa-bisa setiap bulan DPD, PC, maupun DPP bisa mengganti Ketua Umum, asalkan ada dukungan suara terbanyak di internal pengurus. Jika ini terjadi, maka akan merusak dan menjadi contoh buruk bagi IMM ke depan. Maka forum tanwir menolak hasil pleno DPP IMM tertanggal 22 September 2017 tersebut. 

2. Memutuskan untuk segera melaksanakan Muktamar DPP IMM  Ke - XVIII . Sidang Tanwir memutuskan Muktamar akan dilaksanakan pada 1-6 Mei 2018 bertempat di Kendari Sulawesi Tenggara. Keputusan ini diambil dengan alasan, untuk menyelesaikan polemik yang ada di DPP IMM saat ini harus segera dilaksanakan Muktamar. Yakni Muktamar tepat waktu, sebagaimana Muktamar di Solo dan Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Mei. dan alasan memilih Sulawesi Tenggara sebagai Tuan Rumah, karena Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat siap dan anggarannya telah disyahkan oleh Gubernur di APBD 2018 dan tinggal menunggu pencairan. 

3. Untuk mengawal dan mensukseskan Muktamar DPP IMM Ke – XXVIII  yang telah ditetapkan, sidang Tanwir menyepakati mengangkat Ketua DPP IMM Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (SPM) IMMawan Irfan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum yang ditugaskan bertanggung jawab, mengawal, dan mensukseskan Muktamar pada 1 - 6 Mei 2018 di Kendari Sulawesi Tenggara. Irfan ditugaskan untuk fokus mempersiapkan Muktamar DPP IMM Ke - XVIII. Dan Memilih IMMawan Kadarisman sebagai Ketua Panitia Muktamar IMM Ke XVIII.

4. Sidang Tanwir memutuskan Tanfidz IMM kembali ke Muktamar Solo sebagai rujukan untuk melaksanakan Muktamar DPP IMM Ke – XVIII pada tahun 2018. Keputusan ini diambil karena hasil sidang-sidang komisi Muktamar Jakarta, hilang. Dan Tanfidz yang dikeluarkan oleh bidang organisasi DPP IMM bukan hasil Muktamar Jakarta dan bahkan ditemukan Tanfidz yang dicetak tersebut banyak kesalahan.

5. Sidang Tanwir mensyaratkan hasil Silatnas IMMawati, hasil Rakornas, dan hasil Lokakarya Nasional perkaderan Bidang Kader untuk segera ditanfidzkan atau diterbitkan.


6. Sidang Tanwir memutuskan agar DPP IMM fokus mempersiapkan dan mensukseskan Muktamar, dan tidak lagi mengeluarkan kebijakan strategis atau melarang Bidang-Bidang untuk melaksanakan program kerja. Dalam waktu 3 Bulan pasca Tanwir dilaksanakan, DPP diminta untuk fokus mempersiapkan Muktamar yang telah ditetapkan sidang Tanwir. Keputusan Sidang Tanwir ini disepakati dan ditandatangani oleh forum sidang yang Qurum (Lima Puluh Persen Plus Satu). Adapun 16 DPD IMM Se-Indonesia tersebut, yaitu terdiri dari: DPD IMM sulawesi selatan yang ditandatangani oleh Imran Tri Kerwiyadi Ketua Bidang Organisasi, DPD IMM Sumatera Selatan ditandatangani oleh Beni Arfandi sebagai Sekretaris Umum, DPD IMM Sulawesi Barat ditandatangani oleh Rusli sebagai Ketua Umum, DPD IMM Maluku ditandatangani oleh Baneli Kotarumalos sebagai Sekretaris Umum, DPD IMM Sulawesi Utara ditandatangani oleh Abd. Muhammad jalil D sebagai Sekretaris Umum, DPD IMM Sulawesi Tenggara ditandatangani Muh. Indra sebagai Sekretaris Umum, DPD IMM Bengkulu ditandatangani Kasrlu Pardede sebagai Sekretaris Umum, DPD IMM Banten ditandatangani M Asep R sebagai Ketua Umum, DPD IMM Kep Bangka Belitung ditandatangani Ahmad Rama Efrizal selaku Ketua Bidang Organisasi, DPD IMM Aceh ditandatangani Mizan Amiruddin selaku Ketua Umum, DPD IMM Gorontalo ditandatangani Stenly Tinduku selaku Ketua Umum, DPD IMM Kalimantan Utara ditandatangani Haris selaku Ketua Umum, DPD IMM Jambi ditandatangani Tarmizi selaku Ketua Bidang Hikmah, DPD IMM NTB ditandatangani Supratman selaku Ketua Umum, DPD IMM Kalimantan Tengah ditandatangani Evan Bastian selaku Ketua Umum, dan DPD IMM Sulawesi Tengah ditandatangani Kamaruddin selaku Ketua Umum. Ditambah dengan dua DPD yang telah menyurat bersepakat memberikan dukungan yang sama karena tidak hadir di Tanwir, yakni DPD IMM Nusa Tenggara Timur, dan DPD IMM Kalimantan Selatan.

“Demikian kronologis tanwir ke- XXVII di Sorong Papua Barat ini kami sampaikan. Semoga Allah selalu melimpahi Rahmat setiap aktifitas dan perjuangan kita, Wassalam,” pungkas Presidium Sidang yang diwakili Pimpinan Sidang Satu Muhammad Iqbal.

Kemudian Keputusan Tanwir tersebut dibubuhi tanda tangan oleh ketiga Presidium Sidang. [Media. DPP IMM]