Gelaran Jambore, DPP IMM : Kegiatan Menjadi Polemik




Jakarta - Ketua Umum Dewan Piminan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Ali Muthohirin mengatakan Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Wirausaha yang akan dibuka secara resmi pada tanggal 24 Oktober 2017 di cibodas, menjadi polemik karena acara itu berdekatan dengan 3 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jk).

“Kegiatan tersebut menjadi polemik karena ac
ara itu berdekatan dengan tiga tahun pemerintahan Jokowi dan Jk yang jatuh pada taggal 20 Oktober 2017,” kata Ali Muthohirin di keterangan tertulis diterima oleh IMM.or.id, Ahad (22.10).

Di keterangan itu juga, dia mengatakan acara tersebut banyak yang beranggapan bagian dari pembungkaman terhadap aktivis mahasiswa, karena pada saat yang sama para aktivis Badan Esekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan istana sampai malam, di sisi yang lain organisasi mahasiswa ekstra kampus dianggap sibuk mempersiapkan Jambore, ujaranya.

Lanjut Ali, kegiatan Jambore tersebut menurut banyak pihak juga ada peran pak kapolri Tito Karnavian dalam pergelaran Jambore.

Terkait polemik kegiatan tersebut, Ali Mothohirin juga menuturkan bahwa tidak bisa kita simpulkan hal keterlibatan Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan pembungkaman aktivis disebabkan oleh kegiatan Jambore, “Kami DPP IMM, walau tidak terlibat dan mengikuti agenda tersebut, bahwa dua hal antara peran pak Kapolri dan pembungkaman aktivis tidaklah bisa kita simpulkan begitu saja, apalagi menyimpulkan bahwa bahwa Jambore merupakan agenda negatif, tentu masing-masing organisasi mempunyai landasan kebijakan, pun demikian dengan pak kapolri, sebagai kepala kepolisian, pejabat negara mungkin berkeinginan merangkul semua komponen masyarakat dan mahasiswa demi menjalankan tugasnya secara profesional,” ujar Mantan Ketua DPD IMM Jawa Timur ini. []


Penulis : Zainul Abidin An-Suma
Editor  : Din Salahudin