Mempertahankan Papua Bukan Dengan Kebohongan.

Oleh : Imam Alfian

Papua adalah negeri indah,  kaya akan alamnya. Jika di kutip dalam penggalan lirik lagu yang di nyanyikan edo kondoligit "Surga Kecil Jatuh ke Bumi". Keindahan alamnya adalah kenyataan alamiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Namun ironisnya keindahan dan kekayaan alam tidak menjamin kesejahteraan kehidupan disana,  ukuran ukuran kesejahteraan seperti Akses Kesehatan, Pendidikan, pembangunan nampak masih jauh dari kata sejahtera itu sendiri.  

Papua terintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai kesepakatan antara Belanda dan Indonesia Pada 15 Agustus 1962 di New York yang di sebut New York Agreement kemudian Papua di ambil alih oleh PBB Melalui UNTEA untuk melakukan proses referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) (1969) yang kemudian secara sah menjadi provinsi ke - 26 Indonesia dengan nama "Irian Jaya" sejak saat itu papua secara resmi masuk dalam wilayah teritorial Indonesia yang membingkai dari sabang ke merauke, dan sejak saat itulah permasalahan antara anak dan orang tua dimulai,  Papua dianggap sebagai anak dari ibu pertiwi Indonesia namun perlakuan layaknya anak ini kemudian mejadi masalah. Mungkin "anak tiri" kali ya? 

Menarik apa yang di sampaikan diplomat cantik bernama Ainan Nuran kala membantah pidato 4 Negara Pasifik mengenai Kondisi Papua dan Papua Barat pada sidang umum PBB di New York (27/9/2017). Sebelumnya tak kalah prestisiusnya hal yang sama dilakukan oleh seorang diplomat asal Indonesia perempuan bernama Nara Rakhmatia Masista 2016 silam. 

Menarik apa yang disebutkan Ainan adalah terlalu banyak tudingan palsu yang diangkat para Individu-Individu ataupun kelompok mengenai permasalahan Papua, dia juga menyebutkan kata HOAX yang bagi saya entahlah siapa yang HOAX sebenarnya.  
Karena selama ini pemerintah masih membatasi akses Jurnalisme Internasional soal Permasalahan yang terjadi di Papua jadi menurut saya sangat lucu jika menuding berbagai tudingan palsu dan Hoax namun pemerintah masih melakukan pembatasan terhadap akses Jurnalisme di Papua. 

Yang kemudian dia menyebutkan beberapa indikator - Indikator proses pembangunan massif yang telah di lakukan pemerintah dalam kurun 3 tahun ini diantaranya pembangunan akses Jalan sepanjang 4.325 km, 30 pelabuhan Baru dan 7 Airport. 

Kalau yang di maksud adalah Proyek Jalan Trans Papua - Papua Barat sejauh 4.300-an meter tersebut yang dibangun pak Jokowi.  Proyek ini masih dikatakan jauh dari kata rampung.  Jadi sangat naif apabila hal yang belum selesai sudah di anggap selesai dan di jadikan indikator. Faktanya Harga BBM masih diangka 50.000 per liter di beberapa daerah di pegunungan Papua. Pernyataan pak Presiden Joko Widodo Pada saat itu adalah "Infrastruktur jalan adalah mengurangi kemahalan" disana masih mahal. Kalau masih proses katakanlah masih dalam proses jangan kemudian langsung menyebutkan seolah pembangunan telah jadi.  Kemudian menyebutkan 30 pelabuhan baru dan 7 Airport. Entahlah dimana letak - letak pelabuhan dan airport itu tidak disebutkan secara rinci. 
Menurut saya ini bukan paparan ilmiah karna tidak di sertai data-data.  Ini hanya akal - akalan politik saja untuk mengcounter pesan yang disampaikan para Negara Pasifik tersebut agar tidak menimbulkan efek politik yang berlebihan.  Namun sayangnya apa yang disamapikan tersebut adalah fiktif belaka. 

Kemudian si diplomat cantik ini menambahkan Perbaikan di sektor kesehatan dan Pendidikan. Dengan menyebutkan Layanan Kesehatan Gratis untuk orang asli Papua, kalo soal ini menurut saya mungkin benar karna saya bukan orang asli papua yang bagi saya biaya Sakit di Papua itu sangat Mahal.  Tapi yang menjadi poin kritik saya soal pembangunan kesehatan adalah kesehatan di Papua itu sangat terbatas, dan terjadi kesenjangan jadi bukan soal gratis atau tidak gratis.  Baru - baru ini ada berita menyedihkan terjadi di salah satu kabupaten di Nduga yakni sebanyak 27 balita meninggal dunia. Hal yang sama pun terjadi tahun 2015 silam akibat penyakit paru paru, belum lagi kasus bungsung lapar dll.
Ini menandakan persoalan kesehatan bukan soal gratis atau tidak gratis.  Tapi belum masif, kurangnya tenaga medis di pelosok daerah serta obat - obatan semakin memperburuk keadaan.  Jadi agaknya apa yang disampaikan Ainan soal Kesehatan di Papua adalah bukan permasalahan yang substantif. 

Begitupun soal pendidikan yang belum menjangkau sampai ke pelosok kampung, jadi angka buta aksara masih sangat tinggi di Papua.  Jadi menurut kalau hanya bicara gratis yang terpenting sebelum mengarah kesana adalah membangun sekolah - sekolah secara merata di seluruh daerah sampai ke pelosok - pelosok serta menghadirkan guru untuk mengajar.  Ada beberapa kasus juga yang menurut saya agak aneh yaitu di beberapa daerah pedalaman ada sekolah namun tidak ada guru yang mengajar. Ini juga merupakan masalah yang harus di atasi pemerintah sebelum bicara soal Sekolah gratis. Itu masalah di tingkat pendidikan dasar di tingkat perguruan tinggi beberapa kawan - kawanku yang sama-sama kuliah mereka masih Membayar uang kuliah secara mandiri dan tanpa beasiswa lantas.  Apa itu pendidikan Gratis? 

Semua kebohongan - kebohongan terus dilakukan pemerintah untuk terus menutup-nutupi kesalahannya terhadap bangsa Papua. sisi lain di luar dari apa yang disampaikan diplomat Indonesia adalah permasalahan pelanggaran Hak Azasi Manusia diantaranya Kasus Paniai berdarah yang terjadi yang sampai hari ini belum ada upaya menuntaskan persoalan tersebut dan masih banyak lagi persoalan kemanusiaan di tanah Papua. 

Sebagai sebuah bangsa kita harus jujur terhadap diri kita untuk mengakui atas kesalahan-kesalahan yang terjadi demi teciptanya solusi yang rekonsiliatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bangsa ini.  Salah satunya adalah masalah di Tanah Papua. Pemerintah menurut saya harus jujur mengakui apa yang selama ini terjadi di papua.  Dimana - mana orang apabila mengakui kesalahan - kesalahannya kepada orang - orang diskitarnya akan menimbulkan kepercayaan bahkan rasa saling memiliki (Sense of Belonging). Untuk apa terus menutup nutupi kesalahan. Papua sebagai seorang anak butuh pelukan dari Ibu pertiwi tanpa rasa risih sedikitpun untuk terciptanya kehidupan yang damai sehingga pembangunan - pembangunan dapat dilakukan dengan efektif dan demi kedaulatan bangsa dan negara. Bukan tidak mungkin kalau persoalan Papua terus di tutupi - tutupi tanpa penyelesaian yang berarti, maka tidak bisa dipungkiri Pulau Papua beserta keindahannya anak tiri asli di negara Indonesia. 


Penulis : Ketua Umum DPD IMM Papua