Genosida Di Myanmar, DPP IMM, Serukan Aksi Serentak DPD IMM Se Indonesia


Jakarta - Genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya, mengerakan umat sedunia untuk mengutuk secara bersama-sama Negara biadab Myanmar, tidak luput Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menyerukan aksi kemanusiaan serentak untuk Rohingya, pada hari Rabu, 06 September 2017.

"DPD IMM se Indonesia dan Kader IMM se Indonesia, harus patut dan tunduk pada seruan ini yaitu aksi serentak seluruh Indonesia" Kata, Ketua Bidang Hikmah DPP IMM IMMawan Muhammad Solihin, ditemui oleh IMM.or.id, Ahad, (03/09).

Senada dengan itu, Ia menuturkan agar kader IMM tidak buta dan tuli, atas kejahatan kemanusiaan, dan sikap kebinatangan Myanmar dibawah kuasa Aung San Suu Kyi dan Biksu provokatif Wirathu.

"Tidak ada kata mundur dalam aksi kemanusiaan ini, karena mundur adalah cerminan kemunafikan, maka kader IMM tidak ada yang munafik", ujar Mantan Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Sulawesi Selatan ini.

Ia menuturkan juga, Aksi Kemanusiaan akan dilaksanakan secara serentak se Indonesia, "untuk wilayah Pusat akan aksi di Kedubes Myanmar, dan titik kumpulnya di Menara 62, pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat, dan DPD IMM Se Indonesia di Hari yang samapun harus turun di daerahnya masing-masing". Ujaranya. 

Ia juga menambahkan harapannya, bahwa DPD IMM dan Kader IMM se Indonesia juga, ikut dalam aksi di wilayah pusat, dan Ia memastikan kader Jabodetabek dan Banten akan menjadi masa aksi. Ujarnya.

Di Aksi Kemanusiaan Serentak untuk Rohingya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengeluarkan Lima Sikap DPP IMM : (1). Pemerintah Myanmar  (Aung San Suu Kyi dan Wirathu) pantas dihukum mati atas kebiadaban sistematis terhadap warga minoritas Rohingya, jika hal ini tidak dapat dihentikan. (2). Mendesak Negara-Negara ASEAN Mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN, jika kekejaman terhadap etnis Rohingya jika penindasan ini terus terjadi. (3). Indonesia sebagai negara mayoritas Islam terbesar dunia harus jadi pelopor sanksi internasional atas Myanmar. (4). Nobel Perdamaian pemimpin Myanmar  (Aung San Suu Kyi) harus dicabut oleh komite hadiah nobel karena telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. (5). Mendesak pemerintah bangladesh untuk membuka pintu perbatasan seluas-luasnya agar etnis Rohingya bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar. Tandasnya []


Penulis dan Editor: Din Salahudin dan Zainul Abidin An Suma