Genosida Di Etnis Myanmar, IMMawati, Kepung Dubes Myanmar Dan KEMENLU RI


Jakarta - Ketua Bidang IMMawati Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMMawati Oom Komariah, Sebagai Kordinator IMMawati dalam Aksi Solidaritas untuk Etnis Rohingya, yang dimulai di Kedubes Myanmar, Jalan Haji Agus Salim Menteng Jakarta Pusat, dan berlanjut di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada, Rabu, 06 September 2017.

"IMMawati sebagai basis gerakan Perempuan merasa terpanggil untuk terus mengawal kasus yang terjadi di Etnis Rohingya"  Kata IMMawati Oom Komariah di Keterangan tertulis yang diterima oleh IMM.or.id, Rabu, (06/09).

Ia juga menuturkan bahwa, IMM akan selalu hadir untuk mengawal setiap persoalan, utamanya persoalan kemanusiaan. Dan ia mengatakan bahwa, Genosida di Myanmar adalah kezaliman yang nyata, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ujarnya.

Mantan Ketua Bidang IMMawati DPD IMM Banten ini, menambahkan, IMM akan terus bergerak, untuk mendesak semua pihak yang terkait, untuk segera menyelesaikan persoalan di Myanmar. "Pemerintah RI sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan terhadap Etnis Muslim di Myanmar". Ujarnya.

Apalagi Kebiadaban Genosida di Myanmar telah mengorbankan nasib dan masa depan kaum Perempuan Rohingya. "Harus berapa banyak lagi perempuan dan anak yang menjadi korban kebiadaban di Myanmar." Tuturnya.

Dalam aksi Kemanusiaan tersebut, DPP IMM menurunkan Ribuan Kader IMM se DKI Jakarta, DPP IMM Bidang IMMawati, selain meminta PBB untuk serius dan tidak lambat dalam menanggulangi persoalan di Myanmar. DPP IMM Bidang IMMawati, juga meminta pemerintah RI, agar lebh serius lagi, melakukan advokasi dan proteksi kaum Perempuan di Rohingya.

Di Aksi Kemanusiaan Serentak untuk Rohingya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengeluarkan Lima Sikap DPP IMM, terkait Tindakan Genosida di Myanmar :

(1). Pemerintah Myanmar  (Aung San Suu Kyi dan Ashin Wirathu) pantas dihukum mati atas kebiadaban sistematis terhadap warga minoritas Rohingya, jika hal ini tidak dapat dihentikan.

(2). Mendesak Negara-Negara ASEAN Mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN, jika kekejaman, penindasan, terhadap etnis Rohingya masih terus terjadi.


(3). Indonesia sebagai negara mayoritas Islam terbesar dunia harus, menjadi pelopor sangsi Internasional atas Myanmar. 


(4). Nobel Perdamaian pemimpin Myanmar  (Aung San Suu Kyi) harus dicabut oleh komite hadiah nobel, karena telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. 


(5). Mendesak pemerintah Banglades untuk membuka pintu perbatasan seluas-luasnya agar etnis Rohingya bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar. []


Penulis : Zainul Abidin An-Suma
Editor   : Din Salahudin