DPP IMM : Mega Proyek Meikarta Lippo Grup, Ilegal.

Jakarta - Ketua Bidang Hikmah Dewan Pimpian Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Muhammad Solihin, menyoroti Mega Proyek Meikarta yang dinilainya tidak mengantongi izin dari pemerintah setempat.

"Jika tidak memiliki izin, berarti pemasaran proyek Meikarta yang sangat fantastik harus dihentikan", Kata Muhammad Solihin, di Keterangan yang tertulis yang diterima oleh IMM.or.id, Sabtu, (09/09).

Ia menuturkan bahwa, pertimbangan regulasi dalam UU nomor 20 tahun 2011, sangat perlu. "Proses pemasaran yang terburu-buru, tanpa memperhatikan asas legalitas dari suatu proses pemasaran justru mempertegas bahwa proyek ini tidak mengindahkan peraturan di negeri ini" Ujar Mantan Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Sulawesi Selatan ini.

Kemudian Ia menambahkan bahwa, Proyek Meikarta tidak tunduk , dan patuh pada regulasi yang ada, maka semestinya proyek ini harus dihentikan dan jika tidak maka bisa saja dipidanakan, dan UU Nomor 20 tahun 2011 harus menjadi perhatian bagi pihak Lippo Grup. Ujarnya lagi.

Selanjutnya ia mengatakan, masyarakat yang menjadi obyek pasar Mega Proyek Meikarta rentan menjadi korban dari penyelenggara Mega Proyek Meikarta, karena ia menuturkan bahwa, Lippo Grup tidak jujur pada masyarakat, karena Mega Proyek Meikarta baru pada tahap perencanaan. "Saat ini Lippo Grup, baru memiliki lahan seluas 84 Hektar, namun iklan yang ditampilkan di stasiun TV terlalu bombastis dan cenderung berlebihan", Tuturnya.

Kemudian Advokat Muda Muhammadiyah ini, menuturkan juga bahwa, ketentuan undang-undang telah mengatur proses pemasaran, atau iklan yang dilakukan sebelum izin keluar, akan dikenakan sanksi administratif dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Begitupula jika sampai pihak Lippo Grup sebagai pelaksana Mega Proyek Meikarta apa bila telah melakukan transaksi, maka akan terjerat kasus pidana. Tandasnya. []

Penulis : Zainul Abidin An Suma.
Editor   : Din Salahudin