DPP IMM : Pemerintah Berpotensi Langgar UUD 1945, Jika Tak Bantu Muslim Rohingya


Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai, pambantaian besar-besaran di Myanmar yang lebih dari 3.000 jiwa muslim Rohingya menjadi korban kebiadaban tentara Myanmar dan juga kaum mayoritas, merupakan kejahatan terbesar terhadap minoritas di Asia. Bentuk kekejaman tersebut merupakan penindasan dan penjajahan terhadap kebebasan mausia di muka bumi ini. Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan langkah penyelamatan atau penjaminan kebebasan terhadap muslim Rohingya, maka pemerintah telah melanggar Undang-undang Dasar 1945.

"Jika Pemerintah Indonesia melakukan pembiayaran terhadap pembantaian muslim Rohingya di Myanmar, maka pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran berat terhadap UUD 1945". Kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Eka Pitra, diketerangan tertulisnya yang diterima oleh Media IMM.or.id. Kamis, (30/08).
  
Ia menjelaskan bahwa, sangat jelas termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan".

Senada dengan itu, ia menuturkan, jika pemerintah masih berpegangan pada UUD 1945, maka wajib bagi Indonesia untuk menghapuskan penjajahan oleh kaum mayoritas dan militer Myanmar terhadap kaum minoritas disana (muslim Rohingya), karena itu perintah undang-undang dasar. Jika tidak maka dengan sangat jelas Pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945", ujar Alumni Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah  Prof. Dr. Hamka Jakarta ini.




Lebih jelas Eka mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, apa lagi Myanmar merupakan negara tetangga Indonesia, sudah Sepatutnya pemerintah Indonesia membela tetangga muslimnya yang sedang tertindas, oleh kekejaman umat budha dan tentara Myanmar dengan menurunkan pasukan terbaik guna menyelesaikan konflik tersebut. Ia menyayangkan pemerintah Indonesia yang merdeka saat ini, telah tersandra oleh kepentingan dunia dan membenci Islam.

Eka yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Radikalisme, Ekstremisme, dan Terrorisme, mengecam dengan keras Umat Budha dan Militer Myanmar yang melakukan penindasan serta pembantaian terhadap muslim Rohingya tersebut. Ia diketerangan tertulisnya itu, mewakili Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mendesak agar presiden Jokowi segera memerintahkan panglima TNI untuk menurunkan pasukan terbaik ke Myanmar guna membantu muslim Rohingya. "Jika tidak, maka Rakyat bisa menyimpulkan sendiri, seperti apa penguasa saat ini" Pungkas Kader IMM asal Palembang Sumatera Selatan ini. []







Penulis : Din Salahudin
Editor   : Zainul Abidin An-Suma