Bahtiar Efendi : Integritas Keislaman dan Keindonesiaan Belum Tuntas





Jakarta -  Di Pengajian Bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang diselenggarakan Pada Jum’at Malam, 04 Agustus 2017, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Prof. Bahtiar Efendi di Undang sebagai salah satu Pemateri Kajian, dengan tema, Islam dan Keindonesiaan Membutuhkan Format dan Strategi Baru.

Prof. Bahtiar Efendi, menyampaikan materi setelah sebelumnya ada Perwakilan dari Nahdatul Ulama, KH. Salahudin Wahit, dan Perwakilan dari kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Dr. Yudi Latif.

“Ketika kita membaca sejarah Indonesia kuncinya cuman satu. Keislaman dan keindonesiaan satu, maka hanya membutuhkan akomodasi". Katanya di Saat menyampaikan Materi Kajian. (04/08).

Lebih lanjut, ia menyatakan, bahwa Penyusunan UUD dan Pancasila karena adanya akomodasi. Namun sekarang dia menilai, bahwa akomodasi fluktuatif. Ujarnya.

Dan dia menuturkan, bahwa Salah satu peristiwa yang tidak memakai akomodasi hanya sidang Dewan Konstituante. Dan sebelumnya, untuk menenangkan Umat Islam, Bung Karno menerima Tujuh Kata, “Dulu Bung Karno, Menerima tujuh kata, karena yang penting merdeka dulu”. Ujar Penulis Disertasi Islam dan Negara ini.

Ia mengatakan, sekarang ini, pada tingkat akomodasi, umat kurang tidak mengenakan.  Sehingga dia memberikan ilustrasi, ketika dia, umat, tanpa akomodasi tidak akan bekerja apa-apa, kuncinya itu. Tegasnya.

Sehingga dia memberikan contoh, Saya Pancasila Saya indonesia, telah menyalahkan akomodasi. Dan semestinya, kita Pancaila kita Indonesia.

Lebih lanjut dia katakan, bahwa ketika menyepakati itu. Maka tidak ada wacana, khilafah bertentangan dengan Pancasila atau identitas kebangsaan. “Maka nilai-nilai seperti sekulariasi juga bertentangan dengan prinsip kebangsaan”, tuturnya kepada Jamaah kajian PP Muhammadiyah, dan disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh 300 orang Jamaah kajian.

Ia berharap, semua elemen bangsa, menerima identitas kebangsaan yang  bersumber dari Pancasila dan UUD. Dan harus terima dengan murni dan konsekuen. Ujarnya.

Ia juga menyinggung, katanya Bung Karno yang tidak menyukai Demokrasi yang 50 Plus 1 mengabil semuanya. Lebih lanjut dia membacanya, bahwa umat hanya terjebak pada pembicaraan prosedural dan subtansi dari Demokrasi. Akan tetapi umat tidak berbicara pada moralitas demokrasi. “Apa hak 50 Plus 1 mengambil suara yang tidak mencapai 50 Plus 1, dimana moralitas demokrasinya”. Ujarnya, sambil mengatakan “saya hanya ingin bertanya kepada jamaah”. Katanya.

“Saya membahasakan apa yang menjadi kenyataan, kalaulah kita ikuti prosedur seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, dan memang kita tidak akan mendapatkan apa-apa”. Tuturnya, sambil disambut dengan gelak tawa jamaah kajian.

Ia mengharapkan, dua Poin yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Pertama, mengamalkan secara murni dan konsekuen identitas kebangsaan, seperti Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan lain-lain. Kedua, akomodasi. “Ketika dulu, ada ICMI, Bank Muamalah, Jilbab di sekolahan. Sepanjang itu mengatur Muamalah umat Islam tidak menjadi masalah. Akan tetapi kenapa Perda Syariah dipermasalahkan, akan tetapi di Aceh tidak dipermasalahkan”, katanya.

Sehingga dia mengakhiri penyampaian materinya dengan menyimpulkan, bahwa, integritas keislaman dan keindonesiaan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada akomodasi dan memikirkan ulang Demokrasi yang kita laksanakan 17 tahun yang lalu. Tandasnya.[]



Penulis dan Editor : Zainul Abidin An-Suma