Arus besar persoalan kekuasaan yang di pimpin oleh SBY-Boediono adalah tidak melaksanakan tuntutan masyarakat yang telah di ejawantahkan dalam demokrasi. Belum ada upaya tertentu yang menjadi keinginan bersama untuk menciptakan keadilan hukum, ekonomi dan sosial politik, justru SBY - Boediono melahirkan kegaduhan dan dinamika politik yang tidak sehat di tanah air. Di banyak pihak menilai penguasa telah menebar pupuk kemiskinan untuk menyuburkan kepentingan asing dengan melakukan moratorium terhadap pasal 33 UUD 1945 yakni kebijakan swastanisasi terhadap sumber ekonomi rakyat. Seharusnya SBY - Boediono bekerja keras menjalankan mandat rakyat. Maka oleh karena itu, dari sisi mana masyarakat harus memuji dan mendukung jalannya SBY-Boediono sampai dengan 2014 sementara komitmennya pada rakyat tergerus bahkan melemah sehingga penegakan supremasi hukum dan kesejahteraan untuk rakyat sebagai mandat tidak di jalankan sepenuhnya. Jadi sangat wajar kalau revolusi atau teori big bang sebagai solusi dari berbagai persoalan dan rakyat menginginkan yang terbaik dari negara. Persfektip teori big bang ini adalah sebuah akumulasi dari partikel (birokrasi) negara yang tidak konsisten melayani kepentingan rakyat sehingga rakyat lebih di lihat seperti anak ayam kehilangan induknya.

Rancangan Undang - Undang Desa ini merupakan agenda mendesak yang harus di selesaikan oleh DPR, bahwa pengesahan Rancangan Undang - Undang Desa sangat mendesak. Sebab selama ini, desa tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah sejak tahun 2007 tidak pernah beritikad baik terhadap perangkat desa. Karena tidak ada keseriusan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembahasan kedua Rancangan Undang - Undang tersebut. Sebagian tokoh politik mensinyalir adanya upaya pendistorsian substansi Rancangan Undang - Undang Perdesaan, dihilangkannya alokasi dana desa sebesar 5 persen dari total APBN oleh pemerintah pusat adalah buktinya. Pandangan selama ini yang terjadi adalah pemerintah pusat tidak memberikan keleluasaan untuk mengelola pemerintahan desa, dengan selalu mencampuri dan intervensi melalui instrumen partai. Karenanya, Kekecewaan terhadap pemerintahan SBY terus memuncak. Respon pun tidak bisa di hindari dari kalangan tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh nasional dan pengamat politik dan berbagai daerah di negeri ini yang menilai pemerintahan SBY telah gagal menjalankan amanat rakyat. Salah satu bukti kegagalan adalah ketidakseriusannya memikirkan kesejahteraan rakyat dan hanya menjadikan desa sebagai lahan eksploitasi para pemodal melalui adu domba dan hasutan politik berbau kepentingan terhadap kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Lambu Sape Kab. Bima. Padahal, jauh sebelum itu, pemerintah pusat sejak tahun 2006 telah menginisiasikan Rancangan Undang - Undang Pedesaan dengan segala konsekwensi yang bersifat proforsional. Namun hingga kini tidak ada perkembangan sama sekali karena tidak adanya itikad yang baik pemerintah pusat untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.