|
SMS KPK : Semua Mengadukan Susilo Korupsi dan Penjual Kedaulatan |
|
TUESDAY, 17 JANUARY 2012 01:03
|
Written by Admin
|
|
|
|
|
|
Rentetan persoalan yang terjadi di negara ini dari korupsi, kekerasan dan perpecahan akibat terjualnya kedaulatan negara ini. Terlebih lagi bila modus persoalan tersebut dilatarbelakangi atas nama Negara. Mencegah aksi korporasi yang menciptakan lahan subur korupsi dan penjual kedaulatan dengan bentuk kekerasan atas nama, agama, suku maupun etnik, termasuk pencegahan terjadinya tindakan main hakim sendiri melawan hukum dan menggangu ketertiban masyarakat. Disisi lainnya, seluruh elemen bangsa belum mampu membawa bangsa ini keluar dari jalan kerangkengan korupsi sehingga masyarakat semakin resah akan masa depan bangsanya sendiri. Seharusnya pemimpin negeri ini bisa menjaga tegaknya hukum dan keadilan dengan proses mencegah kejahatan dalam bentuk korporasi sebagai kategori penjual kedaulatan Negara kepada asing. Tentu hal ini bisa terlaksana ketika para politisi dan elemen bangsa menjaga stabilitas nasional.
|
|
Read more...
|
Last Updated ( TUESDAY, 17 JANUARY 2012 09:51 )
|
|
|
|
RUU Desa Potret Negara Kesejahteraan Dan Oposisi Dalam Rezim SBY – Boediono |
|
TUESDAY, 17 JANUARY 2012 00:48
|
Written by Admin
|
|
|
|
|
|
Rancangan Undang - Undang Desa ini merupakan agenda mendesak yang harus di selesaikan oleh DPR, bahwa pengesahan Rancangan Undang - Undang Desa sangat mendesak. Sebab selama ini, desa tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah sejak tahun 2007 tidak pernah beritikad baik terhadap perangkat desa. Karena tidak ada keseriusan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembahasan kedua Rancangan Undang - Undang tersebut. Sebagian tokoh politik mensinyalir adanya upaya pendistorsian substansi Rancangan Undang - Undang Perdesaan, dihilangkannya alokasi dana desa sebesar 5 persen dari total APBN oleh pemerintah pusat adalah buktinya. Pandangan selama ini yang terjadi adalah pemerintah pusat tidak memberikan keleluasaan untuk mengelola pemerintahan desa, dengan selalu mencampuri dan intervensi melalui instrumen partai. Karenanya, Kekecewaan terhadap pemerintahan SBY terus memuncak. Respon pun tidak bisa di hindari dari kalangan tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh nasional dan pengamat politik dan berbagai daerah di negeri ini yang menilai pemerintahan SBY telah gagal menjalankan amanat rakyat. Salah satu bukti kegagalan adalah ketidakseriusannya memikirkan kesejahteraan rakyat dan hanya menjadikan desa sebagai lahan eksploitasi para pemodal melalui adu domba dan hasutan politik berbau kepentingan terhadap kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Lambu Sape Kab. Bima. Padahal, jauh sebelum itu, pemerintah pusat sejak tahun 2006 telah menginisiasikan Rancangan Undang - Undang Pedesaan dengan segala konsekwensi yang bersifat proforsional. Namun hingga kini tidak ada perkembangan sama sekali karena tidak adanya itikad yang baik pemerintah pusat untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
|
|
Read more...
|
Last Updated ( TUESDAY, 17 JANUARY 2012 00:52 )
|
|
|
KRONOLOGIS PERISTIWA KASUS SAPE – LAMBU DAN PENEMBAKAN AKTIVIS SERTA WARGA DI KABUPATEN BIMA |
|
TUESDAY, 17 JANUARY 2012 00:21
|
Written by Admin
|
|
|
|
|
|
Penyebab jatuhnya korban yang di tembak secara brutal oleh kepolisian di Kabupaten Bima sesungguhnya berangkat dari sejarah penolakan eksplorasi dan eksploitasi Tambang Emas, Batubara, Mineral, Pasir Besi, dan sejenisnya di kabupaten Bima. Masyarakat Kabupaten Bima menyakini bahwa pertambangan di Kabupaten Bima bukan merupakan solusi bagi peningkatan kesejahteraan dan mengurangi penggangguran, akan tetapi justru dianggap sebagai bencana bagi masyarakat Kabupaten Bima. Sehingga sejak awal kehadiran investor di Bidang pertambangan ini selalu menuai protes dan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat Kabupaten Bima terhahad Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Sehingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima pun secara kelembagaan menjadi bagian dari gerakan penolakan yang dilakukan bersama masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan (OKP), serta Organisasi Kedaeerahan (Organda), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Kota dan Kabupaten Bima.
-
|
|
Read more...
|
Last Updated ( TUESDAY, 17 JANUARY 2012 09:42 )
|
|
|
|
Undangan Perubahan Untuk Negara Surga Dunia |
|
TUESDAY, 17 JANUARY 2012 00:38
|
Written by Admin
|
|
|
|
|
|
Indonesia merupakan negara kaya (surga dunia) yang berlimpah seluruh isi alamnya. Akan tetapi Indonesia sudah sangat lama menanti ratu keadilan bagi rakyatnya, karena memang selalu tidak berdaya ditengah persaingan global. Karena itu, perlu ada reformulasi gerakan sebagai model membangkitkan kesadaran kritis seluruh rakyat untuk bergerak bersama-sama menyadarkan negara yang bernama Indonesia agar tidak selalu lelap dalam setiap cengkraman asing. Semisal jepang bisa bangun dan menjadi negara raksasa yang maju dalam waktu 25 tahun. Malaysia dengan dinakhodai Mahatir Muhammad butuh 20 tahun. Sementara hanya beberapa tahun saja yang dibutuhkan Cina untuk membangun kekuatan ekonomi dan ditakuti dalam percaturan dunia. Akan tetapi, mengapa Indonesia tidak bisa bangun dari tidur lelapnya. Karena pemimpin yang ada tidak punya keberanian untuk menolak dan melawan intervensi asing. Disinilah letak kekuatan kebangkitan revolusioner bahwa Indonesia harus berubah. Pasti perubahan itu akan segera datang, apabila undangan perubahan selalu kita kampanyekan, tentu hal ini adalah kemenangan pertama bagi kelompok perubahan. Faktanya bahwa SBY telah gagal melindungi warga negara yang berada di luar negeri. Sedikitpun perasaan dan nurani para pemimpin negeri ini tidak tergoyahkan, padahal selayaknya SBY harus melakukan langkah kongkrit dalam memberikan perlindungam dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pemimpin itu tidak harus mengenakan dandanan politik yang selalu bersikap lepas dalam melakukan apa saja. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 tetap tidak akan berkualitas karena pemerintah tidak sanggup mengurangi pengangguran. Basis pertumbuhan tetap terfokus pada konsumsi domestik. Tapi produsen pada konsumsi domestik itu adalah asing. Maka tingginya konsumsi domestik dinikmati sebagai laba orang asing di Indonesia. Ekspor akan tetap pada sektor primer dengan sedikit dukungan industri manufaktur. Namun patut dicatat, pihak yang mengekspor adalah swasta asing dan domestik dan industri manufakturnya juga dimiliki asing.
|
|
Read more...
|
Last Updated ( TUESDAY, 17 JANUARY 2012 09:47 )
|
|
|
Press Release : Terkait Penembakan Aktivis IMM dan Masyarakat Bima NTB |
|
SUNDAY, 25 DECEMBER 2011 07:26
|
Written by Admin
|
|
|
|
|
|
Penembakan yang di lakukan oleh aparat kepolsian terhadap masa aksi front rakyat anti tambang di pelabuhan sape bima merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, mestinya aparat sebagai penegak hukum harus lebih bisa menahan diri dan tidak terkesan menjadi tameng atau centeng para pemodal atau perusahaan.
Tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pengawalan aksi massa terkesan sepertii mesin pembunuh.sehingga tak ada lagi penanganan yang bisa dilakukan kecuali dengan penembakan.belum tuntasnya kasus mesuji ,Peristiwa sape menjadi cacatan kelam aparat kepolisian di bawah rezim SBY dalam menangani aksi massa yang menuntut keadilanb dan kesewenang wenangan para mepilik modal yang merampas hak masyarakat. untuk itu SBY HARUS IKUT BERTANGGUNG JAWAB.
|
|
Read more...
|
Last Updated ( TUESDAY, 17 JANUARY 2012 09:45 )
|
|
|
|
|
|
|
|
Page 1 of 5 |