Malang - Sumpah pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bagi Indonesia. Di momentum 28 Oktober 1928 itulah, pemuda pelajar dari seluruh daerah di Indonesia berkumpul dan bersatu meninggalkan keegoisan individual dan primordialisme daerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya spirit persatuan itu dinilai kader Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) “Renaissance” FISIP UMM, Fajrin Fadillah, tidak terejawantah pada praktik gerakan sosial pemuda hari ini. Hal itu disampaikannya dalam kesempatan sebagai pembicara dalam gelaran kajian Bidang Advokasi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Pasuruan memperingati Hari Sumpah Pemuda, Ahad (29/10).

“Pada jaman dulu, dengan segala keterbatasannya, pemikiran mereka sudah terbilang maju yakni mampu memikirkan bagaimana caranya agar Indonesia dapat merdeka, juga masyarakatnya hidup sejahtera,” kata mantan Ketua Bidang Hikmah PC IMM Malang Raya itu. Lebih jauh Fajrin menyatakan bahwa pemuda sekarang cenderung terkotak-kotakan oleh primordialisme organisasinya, dan tidak ada persatuan dalam praktik gerakan sosial yang dilakukan.

Seharusnya, sambung Fajrin, dengan segala kemudahan akses terhadap segala fasilitas yang ada, pemuda kekinian harus punya gagasan yang lebih berkemajuan. “Bagaimana agar IPM bisa mengajak organisasi pelajar lainnya, minimal menyadarkan pelajar di Muhammadiyah sendiri untuk turut bergabung dalam barisan perjuangan yang dilakukan IPM,” ungkapnya.

Kader-kader IPM sebagai bagian dari pelajar Indonesia juga harus mengambil peran dalam perjuangan bangsa Indonesia ke depan, yakni dengan menjadi pelopor gerakan pelajar berkarakter dan berkemajuan. Yang dimaksud pelajar berkarakter dan berkemajuan di sini, terang Fajrin, yakni maju secara pemikiran dan tindakan, serta memiliki keunggulan karakter. Hal itu, imbuhnya, sepenuhnya tertuang di dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diusung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia.

“Program PPK ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab,” ungkap Fajrin.

Sementara itu, Ketua PD IPM Pasuruan Achmad Fuad Hasyim dalam sambutannya menyampaikan perlunya kader IPM untuk turut merespon berbagai macam isu-isu dan permasalahan pemuda hari ini, terkhusus di kalangan pelajar. Ketika kita tidak memiliki spirit untuk bergerak serta tidak membangun mentalitas pemuda, maka kita akan terdegradasi. Utamanya dengan adanya perkembangan teknologi, yang secara tidak sadar terus menggerus spirit pergerakan pemuda hari ini.

“Maka, menjadi keharusan bagi generasi angkatan muda hari ini terkhusus kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk senantiasa mengambil spirit perjuangan Sumpah Pemuda dengan cara merefleksikan kembali sejarahnya melalui forum-forum kajian seperti ini,” pukasnya. (*)

Kontributor: Ade Chandra Sutrisna

Editor : Din Salahudin





Kupang – Fathur Dopong nahkodai IMM NTT setelah terpilih dalam rapat formatur di Musyawarah Daerah (Musyda) ke XII IMM NTT.

“Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menahkodai DPD IMM NTT untuk 2 tahun masa periode,” kata Fathur Dopong saat sambutan usai rapat formatur di seluruh peserta Musyda IMM NTT, Minggu (30/10).

Senada dengan itu ia juga menuturkan bahwa Badan Pengurus Harian (BPH) IMM NTT periode 2017-2019 akan berusaha membawa DPD IMM NTT sesuai dengan hati nurani semua kader IMM dari daerah dan cabang.

“Saya yakin dengan dukungan teman-teman dari daerah begitu serius sampai subuh hari ini, pertanda bahwa kita masih punya harapan di masa mendatang. Bagaimana membangun sistem yang bekerja sama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan seluruh amal usaha Muhammadiyah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada musyawirin tentang kondisi IMM NTT  yang mengalami kerisis kader di tinggkat kabupaten yaitu pimpinan cabang ( PC IMM) dan di tingkat daerah provinsi NTT ( DPD IMM NTT), “maka dalam kepemimpinan ini menjadi catatan penting bagi kami untuk mendesak kepada PC IMM se – NTT agar membuka pengkaderan tingkat Darul Arqam Madya (DAM), dan selalu menjadikan kepemimpinan kami sebagai fungsi kontrol terhadap seluruh amal usaha Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.

Acara Musyda IMM NTT terlaksana penuh khitmat dan di langsungkan di  Gedung Da’wah Muhammadiyah NTT.[]


Penulis : Zainul Abidin
Editor  :  Din Salahudin

 
 
 Bandung –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Barat mendapat gelar juara organisasi kepemudaan terbaik kategori tata kelola organisasi di Jawa Barat yang di adakan Dispora Jabar (dinas pemuda olahraga Jawa Barat) Selasa (24/10), IMM Jabar Berhasil menyisihkan 64 organisasi kepemudaan (OKP) Se- Jawa Barat, bertempat di Arcamanik Sport Center pengumuman itu di berikan di hadapan perwakilan OKP se-Jabar dan penghargaan sendiri akan di berikan secara langsung oleh Gubernur Jabar saat peringatan hari sumpah pemuda di gedung Sate Bandung.
 
Ibadi Rahman, Sekretaris Jenderal IMM Jabar yang mewakili di tempat acara menyatakan ucapan terima kasih nya kepada dispora Jabar dan berharap agar penghargaan ini bisa menjadi pemicu kader IMM untuk selalu berkarya.
“Saya mewakili kader IMM se- Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Dispora Jabar, semoga penghargaan ini bisa menjadi pemicu kader IMM untuk terus selalu berkarya” ucapnya. 
Penulis : Hidayat





Jakarta – Sekertaris Umum Dewan Pimpian Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)  Nusa Tenggara Timur (NTT) Jailani Tong angkat bicara terkait agenda Musyawarah Daerah (Musyda)  IMM NTT, ia berharap kegiatan itu tanpa diintimidasi dan disusupi oleh Partai Politik (Parpol).

Agenda Musyda IMM NTT akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017, Agenda tersebut berpotensi akan ditunggangi oleh Parpol.

“Ingat bahwa IMM adalah organisasi yang tidak perna berafiliasi dengan parpol mana pun oleh sebab IMM adalah organisasi yang independen,” kata Jailani Tong di keterangan tertulis yang diterima oleh Media IMM.or,id pada Minggu (23/10).

Lanjut Jailani, bahwa agenda Musyda rawan ditunggangi karena basis gerakan organisasi kemahasiswaan akan memuluskan agenda pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2018-2019, “Cara-cara yang kemudian akan dilakukan adalah dengan mendukung salah satu kandidat untuk maju bertarung pada perhelatan pergantian kepemimpinan tersebut yaitu Musyda,” ujar Jailani.

Oleh sebab itu, Jailani Tong mengajak kepada seluruh peserta Musyawirin di perhelatan akbar Musyda DPD IMM NTT agar senantiasa menjaga dan menolak jika ada yang kemudian ada penyusup yang masuk dan mengajak lalu memberikan iming-iming yang menyebabkan idealisme tergadaikan.


Bahkan kepada Ayahanda/Ibunda/Kakanda dan Ayunda, Jailani  mengajak untuk senantiasa bersama-sama menjaga sehingga perhelatan Musyda DPD bisa berjalan dengan baik dan sukses tanpa ada intimidasi atau di susupi oleh agenda parpol manapun.

Harapan Jailani, jika agenda Musyda ini tidak ditunggai oleh parpol maka Musyda ini akan melahirkan pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk Muhammadiyah dan khususnya untuk IMM NTT dengan ikhlas dengan segenap jiwa raga dan mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi kedepannya. Tandasnya

Dan agenda Musyawarah Daerah (Musyda) Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiya Nusa Tenggara Timur, yang akan dilaksanakan merupak Musyda yang ke XII.




Oleh Aris Munandar


Hubungan Bilateral Indonesia-AS kembali tercederai oleh sikap inkonsisten Amerika Serikat terhadap Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) beserta delegasi saat sedang menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (Jenderal Joseph F Durford, Jr.) yang berlangsung pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di kota Washington DC.
  
Jika sekaliber panglima TNI saja diperlakukan seperti bola pingpong, bagaimana dengan rakyat biasa.? Bagaimana mungkin (undangan delegasi) kenegaraan antar angkatan bersenjata kedua Negara bisa ditolak di tengah jalan. Tentu saja, hal ini tidak bisa diterima secara akal sehat. 

Dalam kamus politik internasional, hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antar dua belah pihak atau dua negara. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah adanya timbal balik yang terjalin antara  Amerika Serikat-Indonsia dalam membangun hubungan apapun, termasuk saling menjaga stabilitas nasional masing-masing negara.

Mengutip teori Jack Plano C dan Roy Olton, (1990), “Hubungan kerja sama yang terjadi antara dua negara di dunia pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Karena kepentingan nasional yang merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi”.

Terlepas disengaja atau tidak, mestinya Amerika Serikat tetap komitmen menjaga kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai negara sahabat, agar hubungan bilateral terjalin dengan harmonis, baik menjalin hubungan kerjasama di bidang Ekonomi, Politik maupun pertahanan dan keamanan antar kedua belah pihak. Namun Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan  bilateral dengan Indonesia.
Atas pelanggaran itu, situasi nasional indonesia menjadi tidak stabil. Atas situasi itu, saya sebagai anak Bangsa, sangat tersinggung atas insiden tercela tersebut, karena ini bukan persoalan reputasinya bapak Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI, namun ini menyangkut martabat dan jati diri Bangsa yang sudah dilecehkan.



Apalagi dengan munculnya sebuah rumor bahwa, alasan penolakan panglima TNI di AS karena Jenderal TNI berbintang Empat itu diketahui pernah tersandung kasus pelanggaran HAM di timur Indonesia (Papua). Dengan alasan itu, maka setiap petinggi negara manapun yang tersangkut kasus pelanggaran HAM tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kaki di negara yang menjunjung tingggi nilai-nilai demokrasi tersebut.

Dengan dalih negara yang paling demokratis di dunia, syah-syah saja karena alasannya masuk akal dan dapat diterima secara akal sehat, karena akan bertentangan dengan negara demokrasi apalagi Amerika Serikat merupakan negara yang paling melindungi kebebasan HAM di dunia. Namun saya tidak sepakat ketika Panglima TNI beserta delegasi ditolak di tengah jalan, apalagi penolakannya bukan melalui nota diplomatik resmi dari Dubes Amerika Serikat, karena itu mencederai hubungan bilateral antar negara.

Jikalaupun panglima TNI itu pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM, kenapa dari awal Amerika Serikat tidak melakukan investigasi untuk menelusuri rekam jejaknya, agar dapat dibuktikan secara hukum, kemudian dengan alasan itu, pihak AS melalui Duta Besarnya di Indonesia mengirimkan nota diplomatik.

Meski informasinya pihak AS telah meminta maaf, atas insiden yang tidak terpuji itu pula, saya menduga bahwa pihak AS mempunyai niat jahat terhadap Indonesia, dan saya  mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas agar pihak AS mempertanggungjawabkan perbuatannya supaya Bangsa Indonesia disegani oleh Bangsa-bangsa lain di dunia.

Oleh karena itu, saya sebagai anak bangsa sangat mengecam sikap Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Amerika Serikat yang telah melecehkan panglima TNI di mata dunia internasional, karena terkesan main-main dan mengkhianati persahabatan antar angkatan bersenjata serta hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat menjadi disharmonis. 


Penulis : Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Powered by Blogger.